KARAWANG, – Di balik megahnya kawasan industri yang menjulang dan roda ekonomi yang terus berputar, Kabupaten Karawang menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. Setiap tahun, diperkirakan ratusan hingga ribuan lulusan SMP tidak tertampung di SMA/SMK Negeri, sehingga memunculkan kekhawatiran akan masa depan generasi muda di daerah tersebut.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Gibas Jaya Karawang Kota, Amandale, yang menilai persoalan daya tampung sekolah negeri telah menjadi masalah menahun dan belum mendapatkan solusi yang memadai.
Menurutnya, kesenjangan antara jumlah lulusan SMP dan kuota penerimaan SMA/SMK Negeri semakin lebar dari tahun ke tahun. Akibatnya, banyak siswa harus tersingkir dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Ratusan anak yang tidak tertampung ini bukan sekadar statistik. Di balik angka tersebut ada masa depan anak-anak Karawang yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya untuk memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Amandale, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai pemerintah daerah dan pihak terkait sebenarnya telah mengetahui lonjakan jumlah lulusan SMP yang terus terjadi setiap tahun. Namun, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) maupun Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK Negeri dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat persoalan ini terjadi berulang setiap tahun. Pertumbuhan jumlah lulusan terus meningkat, tetapi penambahan kapasitas sekolah negeri berjalan sangat lambat,” katanya.
Amandale menegaskan bahwa sistem seleksi yang diterapkan saat ini pada akhirnya berubah menjadi mekanisme penyaringan, bukan penampungan. Dampaknya, banyak anak dari keluarga buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan negeri yang terjangkau.
Di sisi lain, sekolah swasta menjadi pilihan yang tidak mudah dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, biaya masuk hingga kebutuhan pendidikan di sejumlah sekolah swasta dinilai cukup memberatkan keluarga buruh yang mengandalkan penghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR).
Kondisi tersebut membuat banyak orang tua berada dalam posisi sulit. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat, yakni berutang demi membiayai pendidikan anak di sekolah swasta atau membiarkan anak tidak melanjutkan pendidikan.
“Jangan sampai Karawang yang dikenal sebagai daerah industri maju justru gagal menyelamatkan masa depan generasinya. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya pembangunan ekonomi,” tegas Amandale.
Ia berharap Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret melalui penambahan sekolah negeri, pembangunan ruang kelas baru, serta penyusunan kebijakan yang mampu menjamin akses pendidikan menengah bagi seluruh lulusan SMP di Kabupaten Karawang.
Menurutnya, tanpa langkah cepat dan terukur, persoalan siswa yang tidak tertampung di SMA/SMK Negeri akan terus berulang setiap tahun dan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah di Karawang.
Amandale juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjadikan persoalan pendidikan sebagai agenda prioritas. Menurutnya, kemajuan industri dan pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan akses pendidikan bagi generasi muda.
“Karawang tidak boleh hanya dikenal sebagai kawasan industri terbesar, tetapi juga harus menjadi daerah yang mampu menjamin masa depan pendidikan anak-anaknya,” pungkasnya.
