Jakarta โ Ketahanan gizi kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu kesehatan, melainkan telah menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional Indonesia. Paradigma tersebut mengemuka dalam Kuliah Pakar Program Magister Hukum Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) bertema โPenguatan Karakter Bangsa dalam Supremasi Hukum dan Strategi Pertahanan serta Penanganan Keadaan Daruratโ yang menghadirkan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, sebagai narasumber, Selasa (9/6)
Dalam paparannya, Hida menjelaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis global telah mengubah cara pandang terhadap keamanan nasional. Jika sebelumnya ancaman lebih banyak dikaitkan dengan konflik bersenjata, kini berbagai ancaman non-tradisional seperti krisis pangan, krisis gizi, pandemi, dan perubahan iklim juga memiliki dampak besar terhadap stabilitas suatu negara.
“Ketahanan nasional pada era modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa. Karena itu, ketahanan gizi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan nasional,” ujar Hida.
Menurut Hida, kualitas gizi masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Pemenuhan gizi yang optimal sejak dini menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika global.
Hida menegaskan bahwa dalam perspektif keamanan manusia (human security), negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan memperkuat daya tahan bangsa.
“Krisis gizi dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas nasional, hingga daya saing bangsa. Oleh sebab itu, pemenuhan gizi merupakan investasi strategis yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Hida juga menyoroti peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional. Program tersebut dinilai tidak hanya berkontribusi pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan karakter dan kualitas generasi penerus bangsa.
Hida menambahkan bahwa keberhasilan penguatan ketahanan gizi memerlukan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, sistem keamanan pangan yang terintegrasi, serta sinergi lintas sektor. Kehadiran BGN menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan agenda pemenuhan gizi nasional berjalan secara berkelanjutan dan terukur.
“Membangun ketahanan nasional tidak hanya dilakukan melalui kekuatan ekonomi dan pertahanan, tetapi juga melalui pemenuhan hak setiap warga negara atas pangan yang aman dan bergizi. Dari gizi yang baik lahir sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu membawa bangsa menuju masa depan yang lebih kuat dan berdaya saing,” tutup Hida.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
