TANGERANG โ Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan 10 sertipikat tanah gratis kepada masyarakat dalam rangkaian kegiatan peninjauan Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 sertipikat diserahkan kepada masyarakat, terdiri atas 10 sertipikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan 10 sertipikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan beserta jajaran.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa program sertipikasi gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hukum atas tanah.
“Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis pada tahun 2026. Kami berharap program ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang memenuhi persyaratan, sehingga semakin banyak bidang tanah yang terdaftar dan memiliki kepastian hukum. Seluruh prosesnya tidak dipungut biaya,” ungkap Harison.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi masyarakat, khususnya kelompok MBR yang telah memiliki dasar penguasaan tanah dan memenuhi ketentuan untuk memperoleh hak atas tanah.
“Penyerahan sertipikat ini bukan sekadar penyerahan dokumen, tetapi merupakan upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah juga mendapatkan kepastian atas tanah yang ditempatinya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih menyeluruh,” ujar Hermawan.
Hermawan menambahkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendorong percepatan sertipikasi tanah serta memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tanpa pungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku.
Melalui program ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berharap semakin banyak masyarakat memperoleh manfaat berupa hunian yang layak sekaligus kepastian hukum atas tanah. Hal tersebut sejalan dengan komitmen ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Red)






