Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat

TANGERANG โ€“ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus memperkuat dukungan terhadap program pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan sertipikat tanah gratis dalam rangkaian kegiatan peninjauan hasil Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyerahkan sebanyak 20 sertipikat tanah kepada masyarakat. Sebanyak 10 sertipikat berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan 10 lainnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan beserta jajaran.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa kolaborasi antarkementerian menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Pada tahun 2026, Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya. Saat ini masih terdapat sekitar 21 persen bidang tanah di Provinsi Banten yang belum terdaftar. Karena itu, program sertipikasi gratis ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Harison.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses sertipikasi dalam program tersebut tidak dipungut biaya. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan dengan menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen dasar penguasaan tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dan pelayanan pertanahan yang optimal, sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat dari program sertipikasi gratis tersebut.

“Ini merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami berharap melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP, masyarakat tidak hanya merasakan peningkatan kualitas hunian melalui program bedah rumah, tetapi juga memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya melalui sertipikat,” ungkap Hermawan.

Melalui sinergi Kanwil BPN Provinsi Banten, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta kementerian dan lembaga terkait, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang memberikan manfaat nyata dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *